Jakarta, paradigmanasional.id – Kebijakan Kapolri untuk menerapkan Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tampaknya sederhana saja, tapi dibalik ini semua, makna terdalam dapat di apresiasi Kebijakan Kapolri ini, karena penerapan Tilang Elektronik secara mekanisme sisi “Prosesual” akan merubah Paradigma Pola dan cara Teknis Operasional Penyelesaian atas Pelanggaran Lalulintas, yaitu dari sistem Manual ke sistem Elektronik.
Tidak sekedar sisi Prosesual itu saja, bahkan dari sisi Substansial, maka Tilang Elektronik memperbaiki Citra Kinerja Polri dalam menggiatkan kebijakan Tilang Elektronik ini, yaitu Mereduksi dan Mengeliminasi masifnya Tindakan Pungli dibidang Lalulintas yg merugikan Keuangan Negara.
Kebijakan Kapolri ini tentunya mendorong peningakatan model Pencegahan Korupsi dengan Modus Pungli tersebut yang tidak disikapi secara bijak oleh masyarakat. Karena Tilang Manual Berdampak Pungli ini menjadi tidak akrab bagi masyarakat. Sikap keseriusan menerapkan Kebijakan Kapolri ini semakin gencar dan sangat diharapkan dilakukan secara Nasional, dengan dukungan seluruh Polda di Indonesia secara Nasional.
Polda pun juga bakal menambah Kuantitatif Kamera Tilang Eletronik secara bertahap dan Penerapan Tilang Elektronik sejatinya akan memberikan Efek Preventif dan Represif yang terukur terhadap Pungli Koruptif . Kebijakan Tilang Elektronik ini haruslah Populis Merakyat, sehingga Penerapan Tilang Elektronik ini akan dihargai oleh masyarakat.
Adanya perubahan paradigma Kebijakan Kapolri pemberlakuan Tilang Elektronik ini tentunya perlu diapresiasi karena Fakta Sosiologis Tilang Manual memicu Stigma Kelembagaan Polri, apalagi dari keluhan masyarakat bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa Pungli Tilang Manual adalah Koruptif dan Menanam Stigma Kelembagaan Polri. Maka kebijakan Tilang Elektronik secara masif Nasional akan meningkatkan Citra Kerja Positif Polri bagi Negara dan Masyarakat. (Bertus).
