Bolmong, Sulawesi Utara, Paradigmanasional.id – Maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR), Sulawesi Utara, membawa konsekuensi serius terhadap kelestarian lingkungan, stabilitas sosial-ekonomi, keamanan daerah, serta kepatuhan hukum.
Pertambangan emas ilegal di BMR semakin marak, BMR jadi target warga negara asing untuk melakukan pertambangan ilegal menggunakan alat berat secara besar besaran.
Adanya kehadiran warga negara asing di pertambangan emas ilegal semakin banyak, terpantau, lokasi potolo , desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolmong Sulawesi Utara, kembali beraktifitas menggunakan beberapa alat berat excavator, yang di duga di danai oleh wna, tapi mengatas nama kan warga lokal.
Kehadiran WNA, menjadi investor pertambangan di BMR semakin merajalela, dengan menggunakan alat berat, kerusakan lingkungan terjadi besar besaran di beberapa lokasi pertambangan emas ilegal.
Beberapa warga yang enggan namanya ditulis di media ketika di konfirmasi, mereka sangat mengeluh karena setiap musim penghujan erosi banjir terjadi, limbah beracun meluap di pemukiman warga, mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan warga.
Untuk itu di harapkan kehadiran pemerintah, dan APH untuk menindak pertambangan ilegal menggunakan alat berat, jangan biarkan kerusakan lingkungan terjadi dan otomatis merugikan Negara,
WNA hanya datang mengeruk kekayaan alam besar besaran secara ilegal, memperkaya diri sendiri tapi meninggalkan limbah beracun dan kerusakan lingkungan yang sangat parah, menjadi bom waktu, dampak yang buruk mengancam warga lokal di kemudian hari.
Dampak utama pertambangan ilegal meliputi kerusakan lingkungan, masalah kesehatan, dan kerugian negara. Aktivitas tanpa izin ini memicu pencemaran air akibat bahan kimia berbahaya, penggundulan hutan, serta hilangnya potensi pajak dan penerimaan negara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak yang diduga terkait aktivitas PETI tersebut. upaya konfirmasi masih dilakukan terhadap aparat penegak hukum dan instansi berwenang untuk memastikan informasi tersebut.
(Feki Sajow)
