Pelabuhan ratu (Sukabumi). paradigmanasional.id | Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi Menggelar Rapat Paripurna ke tahun sidang Tahun Sidang 2026 Jumat (4/09/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali. S.IP didampingi Wakil Ketua II H.Usep Ramzi Akbar Yusuf SMI.
Rapat Turut serta Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi H.Andreas SE. Jajanan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (forkopimda) anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Perangkat Kepala Daerah Para Camat SE Kabupaten Sukabumi serta tamu undangan lainnya.
Rapat Paripurna ke 18. Isinya mengagendakan penyampaian pandangan umum di setiap fraksi-fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar Bupati Sukabumi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026.
Sudut pandang fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 khususnya dalam memberikan masukan, koreksi serta rekomendasi terhadap kebijakan pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.
Fraksi Golkar dan PAN
Berdasarkan sudut pandang Fraksi Golkar dan PAN disampaikan secara tertulis oleh H.M Loka Tresnajaya SE. M.M
Sudut pandang Fraksi Gerindra soroti Perlindungan Hak ASN dan Efisiensi Belanja
Fraksi Gerindra yang disampaikan Hera Iskandar S.E memberikan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD serta jajaran teknokrat yang terlibat dalam penyusunan perubahan APBD
Fraksi Gerindra menilai penyusunan perubahan APBD dilakukan dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas serta kerangka regulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah yang semakin ketat.
Di satu sisi fraksi Gerindra memberikan perhatian terhadap strategi pengelolaan likuiditas Daerah Terutama terkait Wacana penundaan realisasi tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN sebesar 10 hingga 20 persen.
Menurut fraksi Gerindra ASN Merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pelayanan publik mulai dari penanganan stunting kemiskinan esktrim pelayanan masyarakat hingga penanggulangan bencana
Oleh sebab itu fraksi tersebut mendorong agar efisiensi anggaran terlebih dahulu diarahkan pada belanja operasional perjalanan dinas serta kegiatan seremonial sebelum menyentuh hak-hak pegawai.
Penulis : Achmad (Pais)
