Bogor, Paradigmanasional.id – Adanya informasi dari beberapa wali murid yang merasa keberatan dengan pungutan liar di luar pembayaran Spp yang tidak masuk akal, diantaranya biaya study tour siswa ke Jogja sebesar Rp 750.000/siswa, PKL sebesar Rp 600.000/siswa dan uang gedung sebesar Rp 4.500.000/siswa, serta uang masuk sekolah atau uang pangkal sebesar Rp 6.000.000 /siswa, dengan total jumlah siswa 1500 anak.
Pembiayaan pendidikan sebesar ini tentu saja sangat memberatkan para wali murid. Apalagi bagi keluarga siswa yang mempunyai tingkat ekonomi rendah.
Padahal pemerintah sudah memberikan anggaran dana BOS. Belum lagi anggaran pembangunan gedung yang sudah diperoleh dari pemerintah kabupaten Bogor. Yang menjadi pertanyaan mengapa siswa masih dibebani pembayaran uang gedung yang jumlahnya tidak kecil.
Awak media setelah mendapat informasi terkait adanya pungutan liar ini, segera berusaha melakukan konfirmasi langsung kepada pihak SMKN 1 Bojong Gede, dan bertemu salah seorang security yang tidak di sebutkan namanya. Saat awak media mendatangi sekolah dan meminta ijin untuk bertemu dengan Kepala Sekolah, security sempat bertanya kepada awak media tentang apa keperluannya menemui Kepala Sekolah. Awak media menjelaskan maksud kedatangan terkait dengan adanya dugaan pungutan liar di SMKN 1 Bohong Gede, dan untuk meminta klarifikasi kepada pihak sekolah. Tetapi pihak keamanan sekolah menolak kedatangan awak media secara halus dengan mengatakan bahwa bapak kepala sekolah sedang tidak berada di tempat.
Awak media berusaha mendapat nomer kontak pihak sekolah untuk menindak lanjuti permasalahan ini.
Hingga pada tanggal 13 Februari 2023, awak media kembali berusaha melakukan konfirmasi melalui whatsapp, tetapi jawaban yang diperoleh tetap sama, bahwa Kepala Sekolah tidak berada ditempat. Tentu saja hal ini membuat awak media semakin mempunyai pertanyaan besar. Sangat janggal jika seorang Kepala Sekolah selalu tidak berada di sekolah pada jam belajar mengajar.
Awak media sebagai kontrol sosial masyarakat, merasa memiliki kewajiban untuk membantu mencari kebenaran dari keluhan masyarakat terkait masalah pendidikan.
Karena kesulitan mendapatkan klarifikasi dari pihak SMKN 1 Bojong Gede secara langsung, akhirnya awak media memutuskan berusaha menaikkan pemberitaan ini melalui media tulis, dengan harapan masalah ini segera mendapat penanganan secara tepat dan tuntas demi pentingnya keberlangsungan proses belajar siswa.
(Red)
