Makassar, paradigmanasional.id – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Makassar menggelar aksi unjuk rasa di dua titik, yakni kawasan Boulevard dan Flyover, Sabtu (2/5).
Aksi tersebut menjadi bentuk kritik terhadap kondisi pendidikan nasional yang dinilai masih jauh dari prinsip keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Aksi dipimpin oleh Jenderal Lapangan (Jenlap) Dean Marchello yang mengoordinasikan jalannya kegiatan serta memastikan massa tetap tertib. Massa aksi mulai berkumpul di Flyover sejak pukul 13.00 Wita, dengan jumlah peserta diperkirakan sekitar 60 orang.
Dalam aksinya, GMNI Cabang Makassar menyampaikan enam tuntutan utama, yakni penegakan nyata amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, pendidikan gratis dan demokratis, pemerataan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, penghapusan pungutan pendidikan, serta penolakan terhadap komersialisasi pendidikan.
Massa aksi menilai bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31. Namun, implementasi kebijakan tersebut dinilai masih belum optimal dan cenderung bersifat formalitas, khususnya dalam aspek penganggaran yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dalam orasinya, Dean Marchello menegaskan bahwa kondisi pendidikan nasional saat ini masih jauh dari cita-cita konstitusi.
“Negara hari ini belum sungguh-sungguh hadir dalam menjamin hak pendidikan. Anggaran 20 persen hanya dijadikan legitimasi formal, sementara di lapangan rakyat masih menanggung beban biaya pendidikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih maraknya pungutan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi. Menurutnya, praktik tersebut secara langsung membatasi akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
“Kalau pendidikan masih dipungut biaya di berbagai lini, maka itu adalah bentuk pengingkaran terhadap konstitusi. Pendidikan gratis bukan wacana, tetapi keharusan,” lanjutnya.
Selain itu, GMNI menilai komersialisasi pendidikan semakin memperlebar kesenjangan sosial. Pendidikan yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia, justru dinilai berpotensi menjadi beban ekonomi bagi masyarakat.
Menutup aksi, Dean Marchello kembali menegaskan komitmen organisasi untuk terus mengawal kebijakan pendidikan di Indonesia.
“Pendidikan tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas, melainkan sebagai hak publik yang harus dijamin oleh negara. Hardiknas bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk mengevaluasi kegagalan sistemik dan mendorong perubahan nyata,” tegasnya.
GMNI Cabang Makassar berharap pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan, tidak hanya merespons persoalan pendidikan secara normatif dan seremonial, tetapi juga mengambil langkah konkret dan terukur.
Upaya tersebut di antaranya mencakup penghapusan pungutan pendidikan, percepatan pengangkatan serta peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan distribusi dan infrastruktur pendidikan, serta memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat luas.
Aksi berlangsung secara tertib hingga selesai pada sore hari, dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tetap menyerukan komitmen untuk terus mengawal isu pendidikan sebagai agenda prioritas nasional
(Jus)
