Karangasem – paradigmanasional.id – Kejaksaan Negeri Karangasem kembali menahan Tiga Tersangka dalam pengembangan Perkara Korupsi Pengelolaan Dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelungah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.
Penahanan dilakukan pada Kamis, 12 November 2026. Ketiga Tersangka di Tahan selama 20 hari di Lapas Kelas IIB Karangasem, terhitung hingga 1 Desember 2026, untuk kepentingan Penyidikan.
Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem Dr. Kusufi Esti Ridliani, S.H, M.H mengatakan, untuk ketiga Tersangka masing-masing berinisial IWD (53), IWJ (47), dan MNA alias INJ (57).
“Tiga Tersangka bukan Pengurus LPD, melainkan Penerima Kredit atau Penerima Manfaat, yang diduga menikmati Dana Hasil Penyimpangan,” tutur Dr. Kusufi Esti Ridliani.
Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem menjelaskan, Kasus ini merupakan pengembangan dari Perkara Korupsi LPD Kelungah, yang sebelumnya telah menyeret mantan Kepala LPD ke Meja Hijau dalam Berkas terpisah.
“Hari ini kita Tahan Tiga Tersangka, sementara beberapa hari lalu, kita juga sudah lakukan upaya Penahanan terhadap satu Tersangka, ditambah mantan Ketua LPD, jadi dalam Perkara ini sudah 5 orang Tersangka,” jelas Dr. Kusufi Esti Ridliani.
Sementara menurutnya, Tim Pidana Khusus (Pidsus) menemukan peristiwa Pidana Aliran Kredit menyimpang dengan pola yang sama.
“Kredit diberikan Melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit, di luar Wilayah Pelayanan LPD, tanpa menerapkan Prinsip Kehati-hatian, dan tanpa Persyaratan Administrasi yang lengkap,” tegas Dr. Kusufi Esti Ridliani.
Berdasarkan laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Akuntan Publik, dan Kerugian yang dikaitkan dengan Ketiga Tersangka ini mencapai Rp.950.000.000.
“Jumlah ini baru sebagian, karena Total Klerugian dalam Perkara LPD Desa Adat Kelungah tersebut, mencapai Rp.2.694.053.170,” imbuhnya.
Dr. Kusufi Esti Ridliani menyebut, peran Masing-masing Tersangka adalah:
(1). Tersangka IWD mengajukan Kredit Rp.300 Juta dan Skenario Pengalihan Utang. IWD diduga memperoleh Kredit Rp.300 Juta untuk Pembayaran Tanah.
Ketika Utang itu Membelit, ia diduga mengarahkan I Wayan Juliadi dan I Wayan Sudarma untuk Mengajukan Kredit, Masing-masing Rp.250 Juta.
Diketahui tujuannya, membeli bagian Tanah yang sebelumnya telah menjadi Jaminan Kredit IWD, agar Utangnya bisa Diambil Alih. Kerugian Negara yang dikaitkan dengan Perbuatan IWD senilai Rp.300 Juta.
(2). Untuk Tersangka IWJ Mengajukan Kredit Rp.250 Juta untuk Tanah dan Kepentingan Pribadi.
Bahkan IWJ diduga Memperoleh Kredit Rp.250 Juta dengan Jaminan Tanah yang hendak dibelinya sendiri. Dana tersebut digunakan untuk Pembayaran Tanah, Biaya Administrasi dan Pengurusan Sertifikat, serta Kepentingan Pribadi.
Kredit itu kemudian Macet. Atas perbuatannya, Kerugian Negara senilai Rp.250 Juta.
(3). Sementara Tersangka MNA alias INJ Mengajukan Kredit Rp.400 Juta atas nama Istri.
Sedangkan nilai terbesar datang dari MNA alias INJ. Bahkan ia diduga bersama I Wayan Darsa, S.H mantan Ketua LPD yang saat kini menjadi Terdakwa di Persidangan, Bersepakat Mencairkan Kredit Rp.400 Juta dengan menggunakan nama istrinya, Ni Ketut Nadi.
Sementara perlu diketahui, dari Kredit itu mengalami Kemacetan dan telah Jatuh Tempo, tidak bisa dikembalikan. Sehingga atas perbuatan Tersangka, Kerugian Negara mencapai Rp.400 Juta.
Dr. Kusufi Esti Ridliani menjelaskan, Penahanan terhadap Tiga Tersangka dilakukan karena Penyidik menilai, bahwa ketiganya tidak Kooperatif.
“Penyidik menilai ada alasan Subjektif yang kuat, dimana Ketiga Tersangka dianggap tidak Kooperatif dan untuk mempermudah proses Penyidikan, sehingga Penahanan diperlukan untuk proses Hukum lebih lanjut,” tandas Dr. Kusufi Esti Ridliani.
Selain itu, ketiganya saat Diperiksa Penyidik memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan Fakta.
Atas perbuatan ketiganya, disangkakan dengan Pasal 603 Jo. Pasal 20 Huruf c Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 Huruf c KUHP, Jo Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
“Dalam proses Penyidikan Perkara ini sampai berkekuatan Hukum, kami akan tetap Profesional dan menjunjung Asas Praduga tidak bersalah dan Pemenuhan Hak-hak para Tersangka. Artinya, meski sudah berstatus Tersangka dan Ditahan, ketiganya belum bisa dinyatakan bersalah sebelum ada Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap,” pungkas Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem Dr. Kusufi Esti Ridliani, S.H, M.H.
(Bertus/Red).
