Polkam, Sulawesi Selatan, Paradigmanasional.id – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan perlindungan sosial serta ketahanan ideologis masyarakat Papua yang berada di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara.
Demikian disampaikan secara terpisah dalam rapat koordinasi yang masing-masing dipimpin oleh Kolonel Thomas Kepala Bidang Otonomi Daerah di Manado, Sulawesi Utara dan Kolonel Verdy De Irawan Kepala Bidang Pengelolaan Otonomi Khusus di Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis (18/12/2025).
Berdasarkan data dan fakta lapangan, di Provinsi Sulawesi Utara tercatat lebih dari 1.000 masyarakat Papua. Sementara itu, tercatat 1.527 masyarakat Papua yang tersebar di beberapa kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan mayoritas berstatus mahasiswa.
Mobilitas masyarakat Papua ke berbagai wilayah Indonesia merupakan dampak dari kebijakan afirmatif Pemerintah Indonesia melalui Otonomi Khusus Papua serta upaya pemerataan akses pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.
Thomas menyampaikan bahwa pengalaman di Sulawesi Utara menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif berbasis kesejahteraan.
“Lingkungan sosial yang inklusif dan dukungan kebijakan yang konsisten menjadi faktor penting dalam menciptakan rasa aman dan kebersamaan bagi masyarakat Papua di daerah,” ujarnya.
Hal yang sama juga ditekankan oleh Verdy yang menegaskan komitmen negara dalam menjamin perlindungan masyarakat Papua.
“Masyarakat Papua di mana pun berada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Oleh karena itu, negara wajib hadir memastikan mereka mendapatkan perlindungan sosial, ruang pendidikan yang aman, serta lingkungan yang inklusif untuk tumbuh dan berkontribusi secara positif bagi bangsa,” tegasnya.
Forum juga mencermati bahwa belum terpadunya data lintas instansi masih menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan sosial, pendampingan pendidikan, dan pembinaan ideologi kebangsaan.
Oleh karena itu, Kemenko Polkam mendorong percepatan sinkronisasi data antar kementerian, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi, serta optimalisasi program afirmasi pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.
Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan kebijakan afirmatif negara agar kehadiran masyarakat Papua di berbagai wilayah Indonesia dapat dikelola secara inklusif, terukur, dan berorientasi pada penguatan integrasi sosial serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
(muspn).
