Surabaya, paradigmanasional.id – Sikap atas pernyataan Ketua KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Jawa Timur, Herdian, terkait dugaan adanya money politics oleh pendukung kotak kos kosong pada Pilkada di Surabaya, di respon oleh Sdr. Diana Samar, sebagai Ketua Umum Perkumpulan Arek Suroboyo Bergerak dan Humas Gerakan Coblos Kotak Kosong, mempertanyakan kredibilitas dan integritas Ketua KIPP tersebut. Ada beberapa poin penting dalam tanggapan ini:
1. Menuntut Bukti dan Saksi
Sdri. Diana Samar menekankan bahwa tuduhan Sdr.Herdian tidak didukung oleh bukti atau saksi yang kuat. Hal ini dinilai berpotensi mencemarkan nama baik Gerakan Coblos Kotak Kosong, yang disebut sebagai gerakan rakyat murni. Tuduhan tanpa dasar semacam ini dianggap dapat menggiring opini negatif di masyarakat.
2. Pendidikan Politik yang Baik, Sdri.
Diana Samar juga mempertanyakan apakah pernyataan yang tidak berbasis bukti seperti itu bisa menjadi bagian dari pendidikan politik yang baik untuk masyarakat? Ucap nya. Sebagai organisasi yang seharusnya netral, KIPP diharapkan memberikan kontribusi yang mendidik dan mencerdaskan.
3. Dugaan Motif Tertentu Sdri.
Diana Samar tidak hanya mengkritik, tetapi juga mencurigai bahwa pernyataan Sdr. Herdian mungkin dipengaruhi oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik. Hal ini ditujukan untuk menekankan pentingnya netralitas KIPP sebagai pemantau pemilu.
4. Imbauan pada Profesionalitas, dan Sdri.
Diana Samar mengingatkan bahwa kredibilitas setiap lembaga, termasuk KIPP, harus dibangun melalui kerja nyata dan berbasis fakta, bukan sekadar asumsi atau pernyataan tanpa bukti.
Gerakan Coblos Kotak Kosong kerap muncul sebagai bentuk kritik terhadap kandidat tunggal dalam pilkada. Gerakan ini sering kali merepresentasikan kelompok masyarakat yang tidak puas dengan pilihan calon yang tersedia. Tuduhan money politics terhadap gerakan ini, jika tidak terbukti, dapat merusak reputasi dan semangat perjuangannya.
Pernyataan ini adalah respons kritis yang mengharapkan klarifikasi atau bukti dari pihak KIPP. Jika tidak ada tindak lanjut, tuduhan tersebut dapat merugikan semua pihak yang terlibat dalam diskursus publik ini.
Penulis Yudha
