Bulukumba, paradigmanasional.id – Aksi unjuk rasa digelar oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bulukumba di depan Polres Bulukumba pada Selasa, 7 April 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum agar lebih serius dan transparan dalam menangani sejumlah dugaan pelanggaran hukum yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Koordinator lapangan aksi, Jirin, dalam orasinya menegaskan pentingnya penegakan hukum sebagai fondasi utama dalam kehidupan bernegara. Ia menyampaikan bahwa aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menindak setiap pelanggaran secara tegas, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Dalam negara hukum, penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Setiap institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditindak secara tegas, profesional, dan tanpa tebang pilih. Hal ini menjadi penting agar kepercayaan publik tetap terjaga serta tercipta kehidupan sosial yang aman dan berkeadilan,” ujar Jirin.
Dalam aksi tersebut, PMII Bulukumba menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum ditangani secara optimal oleh pihak kepolisian. Beberapa di antaranya meliputi dugaan penyebaran foto aksi yang dianggap menyesatkan, aktivitas tambang ilegal yang disebut tersebar di puluhan titik di wilayah Kabupaten Bulukumba, hingga maraknya peredaran rokok ilegal dengan berbagai merek dan varian.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) yang hingga kini belum terungkap secara menyeluruh. Kondisi tersebut, menurut mereka, menimbulkan pertanyaan besar terkait kinerja aparat penegak hukum di daerah tersebut.
“Sejumlah persoalan yang telah dilaporkan, mulai dari penyebaran foto aksi yang menyesatkan, aktivitas tambang ilegal yang terdapat puluhan titik tersebar di seluruh Kabupaten Bulukumba dan peredaran rokok ilegal dengan beberapa macam merek dan varian, hingga praktik mafia BBM, sampai saat ini belum menunjukkan kejelasan penanganan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait kinerja kepolisian di Kabupaten Bulukumba, serta memperkuat dugaan bahwa Kabupaten Bulukumba sarang para mafia barang ilegal,” lanjutnya.
Sebagai bentuk tuntutan, PMII Bulukumba menyampaikan empat poin utama kepada pihak kepolisian dan instansi terkait.
Pertama, mereka mendesak aparat kepolisian untuk segera memproses secara hukum pelaku penyebaran foto aksi PMII yang dinilai menyesatkan secara transparan dan terbuka kepada publik.
Kedua, mereka meminta aparat penegak hukum segera menutup seluruh aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Bulukumba sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketiga, massa aksi mendesak agar peredaran rokok ilegal dihentikan melalui penindakan yang tegas dan berkelanjutan.
Keempat, PMII Bulukumba menuntut aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik mafia BBM hingga ke akar-akarnya tanpa tebang pilih.
Aksi tersebut diakhiri dengan penyampaian tuntutan secara simbolis kepada pihak kepolisian sebagai bentuk harapan agar aspirasi yang disuarakan dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
(Yus)
