Jakarta, paradigmanasional.id —Sabtu, 7 September 2024. Jelang masa bakti Presiden Joko Widodo berakhir, Kabinet Indonesia Maju, Pramono Anung dan Tri Rismaharini, mengajukan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Sosial karena ikut Pilkada serentak 2024. Kembali presiden Jokowi membuka ruang untuk melakukan reshuffle (KIM) Kabinet Indonesia maju
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai perombakan (reshuffle) kabinet yang dilakukan sekitar 1,5 bulan menjelang pemerintahan baru tidak efektif. Hal ini menanggapi Presiden Joko Widodo yang membuka peluang untuk me-reshuffle kabinet usai dua menterinya di Kabinet Indonesia Maju, Pramono Anung dan Tri Rismaharini, mengajukan mundur karena ikut Pilkada.
“Sisa waktu kurang lebih 2 bulan ini, siapa pun menteri penggantinya, pastinya tidak akan efektif. Waktunya terbatas dan tidak akan bisa melakukan apa pun yang sifatnya signifikan,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (7/9/2024).
Adi menyampaikan, jika akan dilakukan reshuffle, penggantinya hanya sekadar mengisi kekosongan jabatan. Mereka sulit untuk memperbaiki kinerja yang ditinggalkan menteri sebelumnya, dengan sisa waktu yang terbatas. Mengapa Revisi UU Kementerian Negara Didesak untuk Dihentikan? “Waktu kurang lebih dua bulan ini tentu tidak efektif dengan reshuffle. Siapa pun menterinya yang diganti tidak akan banyak berbuat apa pun untuk melakukan perbaikan atas kinerja,” ucap dia. Di sisi lain Adi tidak memungkiri, Jokowi bisa saja menggunakan momentum pengunduran diri Risma dan Pramono untuk me-reshuffle kabinet.
Namun lagi-lagi, Adi menyatakan hal itu tidak akan mengubah kinerja menjadi lebih baik. Ia menduga, reshuffle tersebut dilakukan karena faktor politik, bukan karena alasan kinerja para menteri yang sudah menjabat selama ini. “Karena faktor politik, faktor like or dislike atau faktor kongsi politik yang tidak lagi sejalan dengan Jokowi. Ya mungkin menteri-menteri dari PDI-P yang disasar, kalau betul reshuffle itu akan dilakukan dengan menggunakan momentum politik mundurnya Risma dan Pramono.
Jadi bukan karena alasan kinerja dan yang lain tapi murni karena faktor politik,” jelas Adi.
“Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo membuka peluang perombakan (reshuffle) kabinet usai dua orang menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) mengajukan mundur dari jabatan.
Baca juga: Reshuffle Menteri Jokowi: Urgensi atau Politik Strategis?
Kepala Negara mengungkapkan, dua menteri itu sudah mengajukan surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri dari Tri Rismaharini sudah ditandatangani. Sedangkan surat pengunduran diri Pramono belum ditandatangani. “Ya, bisa (reshuffle),” kata Jokowi usai meresmikan Flyover Djuanda, 9 jembatan Callender Hamilton, dan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Jawa Timur, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (6/9/2024).
Baca juga: Erick Thohir Sudah Bersih-bersih Rumah Dinas, Tidak Lanjut Pemerintahan Prabowo?
Sejalan dengan itu, Jokowi juga sudah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 100/P Tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pada hari ini. Pemberhentian tersebut disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa Risma kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut.
“Kemudian, ia menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Sosial usai Risma mundur dari kabinet. “Presiden menunjuk Bapak Muhajir Effendy, Menko PMK, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Mensos sampai diangkatnya Mensos definitif,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Jumat (6/9/2024).
Dilansir dari halaman Kompas.com dengan judul “Jokowi Buka Opsi Reshuffle Usai Dua Menteri Mundur, Pengamat: Siapa Pun Penggantinya, Tak Akan Signifikan”,
(Pimred).
