Surabaya, paradigmanasional.id – Ditengah bulan suci Ramadhan ini, Pelayaran Nasional PT.Dharma Lautan Utama (DLU) Melaksanakan acara silaturahmi dan buka puasa bersama dengan keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) serta wartawan Surabaya, pada Jumat sore (22/04/2022) di Ballroom Santika Hotel Gubeng.
Hal ini agenda rutin setiap tahun di bulan Ramadhan dilakukan, peduli bagi saudara-saudara, mitra kerja para agen/travel, ekspedisi, para media yang menjadi mitra kerja DLU, maupun mengikuti aktifitas Bapak Bambang Haryo diseputar pecaturan politiknya,” ungkap Erwin Dirut PT.DLU yang dijuluki oleh wartawan dengan istilah Forum Wartawan Mitra Dharma
Erwin Dirut PT.DLU menyampaikan rasa syukurnya di situasi pandemi covod19 kini mereda, khususnya menjelang Angkutan Lebaran kali ini. Saya berharap situasi ini bisa meningkatkan animo masyarakat Mudik jelang hari Lebaran serta arus balik usai Lebaran. Kita pun berharap agar ada peningkatan arus penumpang. Karena pandemi sudah dua tahun, kita mengalami penurunan pendapatan.
Namun PT.DLU tetap berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi pemudik. Jangan khawatir hal pelayanan terbaik kita dan kita pun sudah siapkan Layanan Prima “Aman, Nyaman dan Lancar”.
Kini PT.DLU telah mempersiapkan sebanyak 43 Kapal Jalur Panjang, Pendek dan Penyeberangan untuk melayani Angkutan Lebaran.
Bahkan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) telah mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Koordinasi (Rakor), yang saat itu dilaksanakan di Solo.
Terkait ketentuan dari pemerintah dalam hal pelaksanaan angkutan penumpang kapal laut diantaranya mengutamakan, Keselamatan, Kenyamanan, Kelancaran, tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) dan Wajib Vaksin. Kita juga menyediakan vaksin booster di Terminal Pemberangkatan, bagi penumpang yang baru dua kali itu bisa divaksin, agar masyarakat semakin sehat,” tutur Erwin.
Sementara itu, Bambang Haryo Penasehat Utama PT.DLU serta sebagai Ketua Umum Kodrat (Keluarga Olahraga Tunjung Derajat) Jawa Timur dan mantan anggota DPR RI ini mengatakan, ia berharap adanya perhatian atau regulasi pemerintah terhadap Pelayaran Angkutan Penumpang Barang RO-RO Kapal Laut tentang Penyeberangan antar Pulau Non Tol Laut.
“Transportasi massal dan Ro-ro antar Pulau dan Penyeberangan hingga kini belum ada apresiasi Pemerintah, berbeda perlakuan Pemerintah terhadap Pelayaran yang tergabung di Pelayaran Tol Laut. Mereka mendapat Fasilitas Subsidi dari Pemerintah, kenapa hal serupa tidak diberlakukan bagi Pelayaran Penyeberangan dan Antar Pulau (Ro-ro).
Padahal diketahui pemerintah memberlakukan Subsidi pada Pelayaran Angkutan Tol Laut agar bisa menurunkan harga harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat, Kebutuhan Rumah Tangga, Material Bangunan serta Konstruksi. Ini bisa mengurangi harga jual di Daerah yang diangkut oleh Tol Laut, karena mereka itu di Subsidi Pemerintah.
Aneh tapi nyata, fakta di lapangan sangat berbeda, justru harga jual komoditas di beberapa Daerah yang dilalui Tol Laut tetap mahal dan mengikuti harga pasar, bahkan tidak memberikan dampak yang signifikan. Masyarakat diluar Pulau Jawa masih membeli dengan harga yang mahal,” kata Bambang Haryo S mantan anggota DPR RI KOMISI VII ini.
Khoiri Efendy Ketua GAPASDAP (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Penyeberangan Antar Pulau) jika pihaknya merasa “belum mendapat apresiasi dari pemerintah, ada perbandingan perlakuan Pemerintah dengan Moda Transportasi lainnya, seperti Kereta Api, Pesawat dan Angkutan Darat PO Bus lainnya.
Pada Moda Transportasi Udara dan Darat tarif angkutannya selalu disesuaikan tarif seperti dihari-hari tertentu. Misalnya, Tiket Kereta Api dan Pesawat mengalami kenaikan di hari Jumat dan Senin, hari libur harga tiket otomatis disesuaikan bisa naik 40 % dari hari biasa. Apa lagi menjelang Lebaran pasti jelas mengalami penyesuaian tarif.
Anehnya perlakuan pemerintah terhadap angkutan penumpang penyeberangan dan RO-RO antar Pulau berbeda. Bahkan kami telah coba mengajukan penyesuaian tarif ke Menterian Perhubungan Dirjen Huhbar sebagai penguasa regulasi penetapan dan perubahan tarif pada angkutan Fery penyeberangan.
Namun hingga musim angkutan lebaran tahun ini belum mendapat respon. Padahal sejak beberapa tahun belum ada penyesuaian hal tarif angkutan di sektor GAPASDAP ini, tarif masih mengacu peraturan Menteri tahun 2019 dan juga tidak mendapatkan Tuslah dari pihak Pemerintah.
Penetapan tarif untuk antar pulau kita mengikuti ketentuan tarif Pelni, sedangkan untuk Fery Penyeberangan mengacu kepada ketentuan tarif ASDP.
Sementara Pelni dan ASDP adalah angkutan pemerintah, sudah jelas mendapat Subsidi pemerintah. Kami yang tergabung GAPASDAP seharusnya untuk mendapatkan apresiasi, baik itu terkait Subsidi maupun Regulasi yang sama, baik ketentuan penyesuaian tarif, maka Subsidi maupun Tuslah tersebut.
Kita sangat berharap pemerintah bisa “Berlaku Adil” memberikan perlakuan yang sama bagi setiap Moda Transportasi di Negeri ini,” pungkas Ketua GAPASDAP Khoiri Efendy. (BERTUS).
