Karangasem, paradigmanasional.id – Kasus dugaan Korupsi dalam Pengelolaan Dana LPD Desa Adat Kelungah kembali melebar. Setelah mantan Kepala LPD-nya yang kini sedang menjalani persidangan, di Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem kembali menetapkan satu Tersangka baru.
Tersangka kedua itu, adalah I Wayan Sudarma (IWS), adalah Penerima Kredit LPD. Kini ia ditetapkan sebagai Tersangka dan Ditahan, pada Senin, 9 November 2026, sekitar pukul 13.00 WITA.
Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem Dr. Kusufi Esti Ridliani, S.H, M.H yang mengatakan, bahwa terdapat banyak Kejanggalan dalam Kredit yang diterima IWS pada November 2018 yang lalu.
Pertama, soal Status. IWS disebut, bukan Krama Desa Adat Kelungah. Bahkan ia adalah Warga Banjar Dinas Kanginan, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Bahkan Diketahui, tidak ada kerja sama antar Desa Adat yang membolehkan Pemberian Kredit Lintas Desa seperti itu.
Kedua, soal Plafon. IWS memperoleh Kredit sebesar Rp.250.000.000 melalui Rekening 001210. Angka itu jauh melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang saat itu hanya Rp.119.042.007,80. Artinya, Kreditnya lebih dari Dua kali Lipat Batas yang dibolehkan.
Ketiga, soal Jaminan. Kredit tetap Dicairkan, meskipun Peralihan Hak atas Tanah yang dijadikan Jaminan Belum Sah. Namun dalam Perjanjian, bahkan tertulis Sertifikat Hak Milik masih dalam proses.
Uang Kredit untuk Beli Tanah
Kemana larinya Uang Rp.250 Juta itu?
Kajari Kusufi menyebutkan, sekitar Rp.220 Juta digunakan IWS untuk membayar Pembelian Tanah seluas 500 m². Menariknya lagi, Penjual Tanah itu sebelumnya juga memperoleh Pinjaman dari LPD yang sama.
“Sisanya, sekitar Rp.30 Juta, dipakai untuk Pengurusan Sertifikat,” tegas Kajari.
Kusufi menegaskan, Kredit tersebut Jatuh Tempo pada 24 November 2023. Hingga kini belum Dilunasi, meski sudah Ditagih berkali-kali.
Menurut Kejari Kusufi, yang Disidik bukan sekadar, karena Kredit Macet. Sedangkan yang Disidik adalah rangkaian Penyimpangan dalam Pencairan Kredit itu sendiri.
Kusufi mengatakan lagi, berdasarkan laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Akuntan Publik, Total Kerugian dalam Perkara tersebut Pengelolaan Dana LPD Desa Adat Kelungah mencapai Rp.2.694.053.170.
“Dari jumlah itu, Kredit IWS sebesar Rp.250 Juta merupakan bagian dari Perkara ini,” ujarnya.
Kajari Kusufi mengatakan, Penetapan Tersangka ini dilakukan setelah Penyidik memeriksa 18 orang Saksi dan 3 orang Ahli, diantaranya adalah Ahli Keuangan Negara, Auditor, dan Ahli dari LPLPD, dan disertai Alat Bukti Surat, termasuk Laporan Penghitungan Kerugian Negara.
” Penetapan ini tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-2875/N.1.14/Fd.2/11/2026 tanggal 9 November 2026, berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) UU Nomor: 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, setelah diperoleh minimal Dua Alat Bukti yang Sah,” tegasnya.
Lanjut ia, Tersangka IWS dijerat Pasal 603 Jo. Pasal 20 Huruf c UU Nomor: 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 Jo. UU Nomor: 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Kedua: Pasal 3 UU Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor: 1 Tahun 2026.
Lanjut Kajari Kusufi Untuk kepentingan Penyidikan, IWS Ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 9 November hingga 28 November 2026, di Lapas Kelas IIB Karangasem.
“Penanganan Perkara ini dilakukan secara Profesional dan tetap menjunjung tinggi Asas Praduga Tak Bersalah,” ujarnya.
Sementara Kajari Kusufi mengatakan, Penetapan Tersangka ini merupakan Pengembangan dari dugaan Korupsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelungah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem.
Dimana sebelumnya Penyidik Kejari Karangasem menetapkan, mantan Ketua LPD berinisial IWS, sebagai Tersangka yang saat ini kasusnya sementara Disidangkan di Pengadilan Tipikor Denpasar.
(Bertus/Red).
