Jakarta, paradigmanasional.id – Senin, 12 / 02 / 2024
Jelang H-1 pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) 2024, Ba dan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan pihaknya mencatat dan mengungkapkan sebanyak 21.947 tempat pemungutan suara (TPS) yg disinyalir rawan di hari pencoblosan lantaran berdekatan dengan rumah atau posko pemenangan peserta Pemilu 2024.
“21.947 TPS itu berada di dekat posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu,” kata dia di kantornya, Jakarta, Minggu (11/02/2024.
Rahmat Bagja mengatakan, TPS yang berdekatan dengan posko pemenangan paslon dikhawatirkan menimbulkan kecurangan, termasuk praktik mobilisasi pemilih pada hari pencoblosan nantinya.
“Suasana di TPS seharusnya tidak boleh terganggu oleh ajakan dan yang lain. Karena baik di masa tenang ataupun di hari pemungutan suara tidak boleh ada kampanye dilakukan pada saat itu. Kemudian juga kemungkinan adanya terjadi mobilisasi masa itu potensi terjadi. Dengan demikian, karena terlalu dekat tim pemenangan dan lain-lain ini yang mengganggu jalannya proses pemungutan suara,” Lebih lanjut Rahmat Bagja mengatakan TPS yang berdekatan dengan posko pemenangan peserta pemilu itu perlu dilakukan antisipasi dengan melakukan pengawasan ketat.” ujar Rahmat Bagja.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengklaim pihaknya akan melakukan strategi pencegahan terkait potensi kerawanan. Pendekatan itu mulai dari melakukan patroli kewilayahan, berkoordinasi dengan stakeholder terkait sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, kolaborasi dengan pemantau pemilu, pengawas partisipatif, hingga menyediakan posko pengaduan masyarakat. Selain itu, kata Rahmat Bagja, ada beberapa rekomendasi Bawaslu RI terkait pemetaan kerawanan, mulai dari menekankan para pengawas untuk mengantisipasi kerawanan hingga melaksanakan penyaluran distribusi logistik Pemilu secara tepat.
“Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet,” kata dia.
“Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat, melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat,” lanjut Rahmat Bagja
Dia menyebut pengawasan khususnya dilakukan terkait masih adanya APK yang masih terpasang meski seharusnya sudah dicopot menjelang pencoblosan. Selain terkait pelanggaran, dari seluruh total TPS yang tersebar ada sekitar 21.947 TPS berlokasi dekat dengan posko pemenangan paslon peserta Pilpres.
Awalnya, Bagja menyampaikan sebanyak tujuh indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi dan satu indikator yang tidak banyak terjadi tetapi perlu untuk diantisipasi. Dari indikator yang paling banyak terjadi, Bagja mengungkapkan paling tinggi adalah terdapat pemilih Daftar Pemilih Tetap yang sudah tidak memenuhi syarat yaitu sejumlah 125.224 TPS.
Lalu, ada 119.796 TPS terdapat pemilih tambahan dan terdapat 38.595 TPS terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas. Kemudian, adapula 36.236 TPS terkendala jaringan internet, 21.947 TPS berdekatan dengan posko pemenangan paslon, 18.656 TPS terdapat potensi data pemilih khusus, dan 10.794 TPS di wilayah rawan bencana.
Daftar TPS Rawan Paling Banyak Terjadi
DPT tak penuhi syarat: 125.224 TPS
Pemilih tambahan (DPTb): 119.796 TPS
KPPS adalah pemilih di luar domisili TPS tempat bertugas: 38.595 TPS
TPS terkendala internet: 36.236 TPS
TPS berdekatan dengan posko pemenangan paslon: 21.947 TPS
Potensi data pemilih khusus (DPK): 18.656 TPS
TPS di wilayah rawan bencana: 10.794 TPS.
Berikut Daftar TPS Rawan yang Banyak Terjadi
TPS terkendala listrik: 8.099 TPS
TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi punya hak pilih: 4.862 TPS
TPS sulit dijangkau: 4.211 TPS
TPS terdapat praktik politik uang: 3.875 TPS
TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan: 2.299 TPS
TPS yang punya riwayat terjadi intimidasi ke penyelenggara pemilu: 2.209 TPS
TPS dekat pertambangan atau pabrik: 2.021 TPS
TPS yang punya riwayat tidak memiliki logistik saat pemilu: 1.989 TPS
TPS punya riwayat keterlambatan distribusi saat pemilihan: 1.587 TPS
TPS yang punya riwayat kerusakan logistik saat pemilihan: 1.582 TPS
TPS punya riwayat kasus tertukarnya surat suara: 1.396 TPS
TPS yang ASN hingga perangkat desa melakukan tindakan tidak netral saat pemilu: 1.205 TPS
TPS di lokasi khusus: 1.184 TPS
TPS yang terdapat anggota KPPS berkampanye untuk peserta pemilu: 1.031 TPS.
(Pimred).
