Surabaya, paradigmanasional.id —Sabtu, 9 Januari 2025. Penolakan masyarakat, pemerintah, dan DPRD di Surabaya menguat. Untuk membatalkan Proyek Strategis Nasional Surabaya Waterfront Land.
Rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dilakukan oleh Pemerintahan pusat dan daerah menjadi polemik, khususnya dikalangan masyarakat sekitar pinggiran pantai utara kota Surabaya.
Deklarasi yang di inisiasi oleh Forum Tanah Air Surabaya dan Aliansi Ulama dan Tokoh, berjalan lancar dan sukses, inilah bukti nyata kekompakan warga dan.persatuan rakyat sudah terbentuk.
Rakyat tak akan pernah diam ketika ada ketidak adilan, dan perampasan hak – haknya.
Jika beberapa waktu lalu diam tak bersuara tapi tidak untuk saat ini, karena rakyat sudah bisa menilai, sudah bisa merasakan, sudah bisa membedakan mana rayuan, mana pembodohan, mana pembohongan dan mana pengelabuan, jelas salah satu orator pada saat menggelar unjuk rasa.
Rakyat meminta Pemerintah untuk mengevaluasi Proyek Strategis Nasional ( PSN ) yang merugikan rakyat.
Perlu dicatat : “Kami tidak menghalangi pembangunan, selama pembangunan itu untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Tapi pada prosesnya jangan merugikan rakyat dan jangan mengambil hak rakyat.
PSN adalah pembangunan untuk pemerataan untuk kepentingan dan kemajuan rakyat, pertanyaannya, “rakyat yang mana, dan rakyat siapa..??”
PSN jangan sampai diberikan kepada swasta, karena pada akhirnya akan merugikan rakyat, bussines oriented lebih dikedepankan daripada kepentingam rakyat.
“Ini bumi kami, ini tanah kami, ini lahan kami. Jangan rusak semuanya demi ambisi para cukong dan oligarki.”
“Untuk penguasa, kaji ulang, evaluasi atau batalkan PSN yang merugikan rakyat. Atau kami akan terus berteriak meminta kembali hak rakyat.”
Penolakan menguat, Erick Cahyadi kirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk Batalkan Surabaya Waterfront Land.
Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya akan meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan Proyek Strategis Nasional Surabaya Waterfront Land di Selat Madura, Jawa Timur. Penolakan menguat karena rencana pembangunan megastruktur ini dinilai tidak strategis, tiada urgensi, dan akan membunuh kehidupan sosial ekonomi warga pesisir, serta bakal merusak kelestarian pantai timur Surabaya.
”Kami sudah bersurat ke Presiden meneruskan penolakan masyarakat nelayan terhadap Surabaya Waterfront Land (SWL),” ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kamis (9/1/2024).
Surat itu menyusul dokumen serupa yang pernah dikirimkan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada 2024 tentang dampak negatif jika proyek tersebut diwujudkan.
Eri melanjutkan, salah satu dampak proyek itu nantinya ialah kehancuran fungsi kawasan mangrove pantai timur Surabaya. Kawasan hutan bakau yang masih tersisa cukup melindungi pesisir Bumi Pahlawan dari banjir rob. Apabila perlindungan hancur karena keberadaan SWL, ancaman terhadap daratan ibu kota Jawa Timur ini kian nyata.
(Pimred).
