PASURUAN, paradigmanasional.id — Senin, (28/9/2026). Beragam elemen masyarakat Kota Pasuruan bertemu dalam ruang dialog untuk membahas sejumlah persoalan publik sekaligus mendorong lahirnya gagasan yang dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah. Forum bertajuk “Guyub Bareng Lintas Elemen Kota Pasuruan: Temu Santai, Gagasan Nyata” tersebut berlangsung di Mie SS, Kota Pasuruan,
Pertemuan yang mempertemukan mahasiswa, pengemudi ojek online, serta elemen masyarakat lainnya itu membahas pentingnya membangun komunikasi publik yang berbasis data, pengalaman lapangan, dan kebutuhan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Adi Nur Aziz, S.H., M.H. menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pengemudi ojek online. Pembahasan mencakup persoalan tarif, biaya operasional, fasilitas parkir, akses di kawasan tertentu, hingga kebutuhan perlindungan bagi pengemudi online.
Selain membahas persoalan ojol, Adi juga menekankan pentingnya penyusunan Peraturan Daerah (Perda) sebagai salah satu instrumen untuk memberikan kepastian terhadap kebutuhan dan persoalan masyarakat. Menurutnya, berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu dikaji dan dikemas dalam regulasi agar memiliki arah, dasar hukum, serta mekanisme pelaksanaan yang jelas.
Penyusunan Perda, lanjutnya, perlu dilakukan melalui proses pembahasan yang melibatkan berbagai pihak sehingga regulasi yang dihasilkan dapat mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah.
Persoalan pengemudi online juga menjadi salah satu pembahasan utama yang mendapat perhatian dalam forum. Eko dari PDOI menyampaikan berbagai kondisi yang dihadapi pengemudi online dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya berkaitan dengan fasilitas, ruang operasional, perlindungan, serta kebijakan yang bersinggungan langsung dengan aktivitas mereka.
Forum kemudian membahas kebutuhan adanya ruang komunikasi yang lebih terstruktur antara komunitas pengemudi online, pemerintah daerah, DPRD, mahasiswa, dan masyarakat. Aspirasi pengemudi diharapkan tidak hanya disampaikan melalui aksi, tetapi juga dapat dibawa ke ruang pembahasan kebijakan.
Dari unsur mahasiswa, Muhammad Qommaruddin menyampaikan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam mengawal persoalan masyarakat. Mahasiswa memiliki ruang untuk menyampaikan kritik sekaligus mendorong agar persoalan yang ditemukan di lapangan dibahas secara objektif dan berbasis data.
Ia juga menekankan bahwa ruang dialog lintas elemen diperlukan agar berbagai perspektif masyarakat dapat dipertemukan. Dengan demikian, kritik tidak berhenti pada penyampaian persoalan, tetapi dapat berkembang menjadi gagasan dan alternatif kebijakan.
Sejumlah isu yang muncul dalam diskusi antara lain perlindungan pengemudi online, fasilitas parkir, kawasan operasional, biaya operasional, regulasi daerah, serta kebutuhan kebijakan yang mampu memberikan kepastian bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut juga membuka peluang untuk membangun komunikasi lanjutan dengan pemerintah daerah dan DPRD Kota Pasuruan, khususnya dalam membahas kebutuhan regulasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pengemudi online.
Melalui forum lintas elemen tersebut, dialog publik diharapkan dapat menjadi bagian dari proses membangun kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat.
Beragam suara dipertemukan dalam satu ruang dialog, dengan mendorong kritik berbasis data, penyusunan regulasi yang terarah, serta kolaborasi antara masyarakat, mahasiswa, komunitas, dan pemerintah dalam membahas persoalan Kota Pasuruan.
(Red)
