Labuhanbatu, paradigmanasional.id – Isu terkait dugaan pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada sejumlah wartawan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu menuai sorotan dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat serta insan pers. Praktik tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama terkait sumber anggaran dan mekanisme penyalurannya.
Berdasarkan informasi yang beredar, pembagian THR tersebut diduga tidak dilakukan secara merata kepada seluruh wartawan yang bertugas di wilayah Labuhanbatu. Hal ini memunculkan dugaan adanya perlakuan tidak adil atau “peng kotak – kotakan” terhadap insan pers.
Sejumlah wartawan yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak menerima THR dimaksud. Mereka mempertanyakan dasar penyaluran bantuan tersebut, termasuk kriteria penerima serta transparansi anggaran yang digunakan Rabu, 18/03/2026)
“Kalau memang itu dari anggaran resmi, seharusnya jelas mekanismenya. Jangan sampai ada kesan pilih kasih atau tidak transparan,” ujar salah seorang wartawan
Di sisi lain, terdapat pula wartawan yang disebut-sebut menerima bantuan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai jumlah anggaran yang dialokasikan maupun sumber dana yang digunakan, apakah berasal dari anggaran operasional dinas atau sumber lain yang sah.
Pengamat kebijakan publik menilai, jika benar pembagian THR tersebut menggunakan anggaran pemerintah, maka harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Penggunaan anggaran negara atau daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak, berpotensi menimbulkan persoalan hukum,” ungkap seorang pengamat.
Selain itu, praktik pembagian THR kepada wartawan juga dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi mencederai independensi pers. Wartawan diharapkan tetap menjaga profesionalisme dan tidak terpengaruh oleh pemberian dalam bentuk apapun yang dapat memengaruhi objektivitas pemberitaan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Labuhanbatu belum memberikan klarifikasi resmi terkait isu tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan masih belum mendapat tanggapan.
Masyarakat pun berharap agar pihak terkait segera memberikan penjelasan secara terbuka guna menghindari spekulasi yang berkembang. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran publik harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai aturan, serta tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan pers yang memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi.
penulis Ade rambe
