Surabaya, paradigmanasional.id – Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) sejak awal merupakan langkah strategis yang sarat makna. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia memilih tidak berada di pinggir panggung, melainkan masuk langsung ke dalam forum global yang dirancang untuk menangani krisis kemanusiaan di Gaza. Partisipasi ini bukan tanpa alasan. Indonesia ingin memastikan bahwa proses pemulihan Jalur Gaza tidak hanya menjadi proyek geopolitik negara besar, tetapi benar-benar berpihak pada rakyat Palestina. Dalam kerangka itu, BoP dipandang sebagai peluang—sebuah ruang di mana Indonesia dapat berperan aktif, baik dalam rekonstruksi, stabilisasi, maupun menjaga agar solusi dua negara tetap menjadi arah utama. Dengan kata lain, kehadiran Indonesia adalah bentuk diplomasi aktif: hadir, mengawasi, dan memengaruhi.
Namun dinamika global yang berkembang kemudian menghadirkan kenyataan yang jauh dari ideal. Kekecewaan mulai terlihat ketika arah kebijakan BoP tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat awalnya. Sosok Donald Trump sebagai inisiator utama forum ini dinilai menunjukkan inkonsistensi. Di satu sisi, BoP digagas sebagai platform perdamaian dan pemulihan Gaza. Di sisi lain, eskalasi kebijakan militer terhadap Iran justru memperlebar ketegangan kawasan. Fokus yang bergeser dari rekonstruksi menuju konfrontasi menciptakan kontradiksi mendasar. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan persoalan prinsip.
Dalam kalkulasi Prabowo, risiko yang muncul tidak kecil. Jika Indonesia terus berada dalam BoP tanpa arah yang jelas dan adil bagi Palestina, maka posisi Indonesia dapat dipersepsikan sebagai legitimasi terhadap kebijakan pihak luar. Lebih jauh lagi, Indonesia bisa dianggap turut menyetujui pendekatan yang justru menjauh dari semangat perdamaian itu sendiri. Padahal, sejak awal, mandat moral Indonesia dalam isu Palestina sangat kuat—bukan hanya sebagai sikap politik, tetapi juga sebagai amanat konstitusi dan suara publik domestik. Di titik ini, keikutsertaan tanpa hasil nyata justru berpotensi merusak kredibilitas.
Di tengah situasi tersebut, sikap tegas Prabowo menjadi penanda penting arah politik luar negeri Indonesia. Pernyataan bahwa Indonesia siap keluar dari Board of Peace bukanlah bentuk penolakan terhadap diplomasi, melainkan penegasan batas. Indonesia tidak menutup diri dari kerja sama global, tetapi juga tidak akan menjadi bagian dari skema yang tidak memberikan keadilan bagi Palestina. Ini adalah bentuk diplomasi yang lebih dewasa: terlibat tanpa kehilangan prinsip, aktif tanpa harus tunduk.
Langkah ini juga mengirim pesan yang jelas kepada komunitas internasional. Pertama, Indonesia menolak pendekatan standar ganda dalam isu kemanusiaan. Kedua, Indonesia menegaskan bahwa forum perdamaian tidak boleh dijadikan alat kepentingan geopolitik sempit. Dan ketiga, Indonesia menunjukkan bahwa keberanian untuk keluar dari sebuah forum sama pentingnya dengan keberanian untuk masuk ke dalamnya.
Pada akhirnya, keputusan berada atau keluar dari BoP bukan semata soal posisi diplomatik, melainkan soal integritas. Prabowo tampak ingin memastikan bahwa Indonesia tetap berdiri di jalur yang benar—mendukung Palestina secara nyata, bukan simbolik. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tarik-menarik kepentingan, sikap seperti ini justru menjadi langka sekaligus penting. Indonesia, melalui pilihan yang diambilnya, berusaha menunjukkan bahwa perdamaian tidak bisa dibangun di atas kompromi yang mengorbankan keadilan.”(muspn).
Penulis
Aven Januar
Pengamat Hubungan Internasional.
