Surabaya, paradigmanasional.id – Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) Universitas Teknologi Surabaya (UTS) terus berinovasi dalam menjawab tantangan pendidikan hukum di era digital. Melalui kegiatan “Silaturahmi Evaluasi Kurikulum dengan Stakeholders”, Prodi Ilmu Hukum UTS menggandeng akademisi, praktisi, dan alumni untuk bersama-sama merancang kurikulum yang merdeka, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan dunia nyata.
Kegiatan yang digelar secara daring pada Selasa (28/10/2025) ini menjadi langkah strategis dalam proses redesain kurikulum Prodi S1 Ilmu Hukum Tahun 2025. Acara dipandu oleh Sekretaris Pengembang Kurikulum Novi Enjelina Putri, S.H., M.H. serta Ketua Pengembang Kurikulum Annisa Firdhausy, S.H., M.H., dan dibuka oleh Dekan FISHUM Zulharman, S.H., M.H. bersama Kaprodi Ilmu Hukum Wahyu Fahmi Rizaldy, S.H., M.H.
Dalam sambutannya, Dekan FISHUM menegaskan pentingnya pembaruan kurikulum yang selaras dengan dinamika global dan kebijakan pendidikan nasional.
> “Silaturahmi ini bukan hanya formalitas, tetapi komitmen kami untuk memastikan link and match antara kurikulum dengan kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri (DUDI), dan instansi pemerintahan. Lulusan UTS harus siap pakai dan mampu bersaing di tengah perubahan cepat era digital,” ujar Zulharman.
Kaprodi Ilmu Hukum Wahyu Fahmi Rizaldy, S.H., M.H. menambahkan bahwa arah utama evaluasi kali ini adalah sinkronisasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan profil lulusan yang diharapkan.
> “Masukan dari para stakeholders sangat penting untuk menyempurnakan kurikulum. Kami menekankan aspek penguasaan cyber law, kemampuan litigasi dan non-litigasi, serta soft skills seperti negosiasi, komunikasi hukum, dan legal drafting yang adaptif terhadap dunia digital,” terang Wahyu.
Untuk mendapatkan masukan yang komprehensif, Prodi Ilmu Hukum UTS menghadirkan reviewer dari berbagai latar belakang. Dari kalangan akademisi hadir Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H. (UIN Malang), Masitoh Indriani, S.H., LL.M. (Universitas Airlangga), dan Justino Ximenes (Universitas Dili, Timor Leste). Kolaborasi lintas universitas, termasuk dari luar negeri, memberikan wawasan global mengenai standar keilmuan hukum yang modern.
Dari kalangan praktisi, Ahmad Fandik, S.H., M.H. (Hakim) menyoroti perlunya peningkatan kompetensi hukum praktis mahasiswa. Indri Syahfitri, S.H., M.H. (Legal Corporate PT Bank Raya Tbk) memberikan masukan mengenai pentingnya pemahaman hukum bisnis dan perbankan digital, sementara M. Syukron Amin, S.H. (Baznas) menekankan nilai-nilai hukum sosial dan filantropi.
Masukan dari alumni turut memperkaya pembahasan. Semuel, S.H. (PT Salam Pasific) menyoroti pentingnya mempersempit kesenjangan antara teori akademik dan praktik lapangan, agar lulusan UTS semakin siap bersaing di dunia kerja.
Diskusi berlangsung dinamis sejak pukul 15.00 WIB dan menyoroti pula pentingnya implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam struktur kurikulum. Melalui program ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung di dunia industri dan lembaga hukum sejak masa studi.
Rekomendasi dan catatan dari seluruh stakeholders akan menjadi bahan penting dalam lokakarya internal Prodi Ilmu Hukum UTS untuk merumuskan draft kurikulum baru yang lebih relevan, modern, dan berdaya saing global.
Dengan langkah ini, Universitas Teknologi Surabaya menegaskan dirinya sebagai perguruan tinggi yang visioner — berkomitmen mencetak lulusan hukum yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh, beretika, dan siap menghadapi tantangan hukum di era digital yang semakin kompleks.
( Yudha Melaporkan )
