KOTAMOBAGU, Paradigmanasional.id – Kamis, 12/11/2026). Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Kotamobagu meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) beserta seluruh jajarannya tidak menjadikan laporan keberatan terhadap produk jurnalistik sebagai pintu masuk kriminalisasi wartawan.
Ketua PWI Kotamobagu, Konni Balamba S.Sos, melalui wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hukum, Yogi Farlin Mokoagow, menegaskan bahwa setiap pengaduan yang berkaitan dengan pemberitaan harus ditangani sesuai mekanisme Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan mengedepankan penyelesaian melalui Dewan Pers.
“Jangan sampai wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik sesuai aturan justru dihadapkan pada proses pidana hanya karena ada pihak yang tidak menerima pemberitaan. Produk jurnalistik memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas dan harus dihormati seluruh aparat penegak hukum,” tegas Yogi.
Menurutnya, kepolisian perlu membedakan secara objektif antara sengketa pemberitaan dan dugaan tindak pidana di luar aktivitas jurnalistik. Keberatan seseorang terhadap isi berita tidak serta-merta membuktikan bahwa wartawan telah melakukan tindak pidana.
Yogi mengingatkan bahwa perlindungan terhadap wartawan telah diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 19 Januari 2026.
Putusan tersebut memberikan pemaknaan terhadap Pasal 8 UU Pers bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah merupakan langkah terakhir setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penyelesaian melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan.
“Putusan Mahkamah Konstitusi sudah sangat jelas. Aparat kepolisian harus menghormati dan melaksanakan ketentuan tersebut. Jangan sampai sengketa jurnalistik langsung diarahkan menjadi perkara pidana tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme yang telah diatur undang-undang,” ujarnya.
Selain itu, PWI Kotamobagu mengingatkan adanya Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Polri tahun 2022 tentang teknis pelaksanaan perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.
Karena itu, Yogi meminta Kapolda Sulawesi Utara memastikan seluruh jajaran penyidik memahami dan menerapkan ketentuan tersebut ketika menerima laporan masyarakat yang berkaitan dengan karya jurnalistik.
“Kami meminta Polda Sulut mengedepankan koordinasi dengan Dewan Pers dalam menangani laporan terkait pemberitaan. Jangan sampai proses hukum digunakan sebagai alat tekanan yang dapat menghambat fungsi kontrol sosial pers,” tegasnya.
Meski demikian, Yogi menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan bukan berarti memberikan kekebalan hukum. Setiap insan pers tetap wajib bekerja secara profesional, melakukan verifikasi, menghormati asas praduga tak bersalah, dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik.
Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan juga mempunyai hak untuk mengajukan hak jawab, hak koreksi, maupun pengaduan kepada Dewan Pers.
“PWI tidak membenarkan wartawan yang menyalahgunakan profesinya. Namun, kami juga tidak akan tinggal diam apabila kerja jurnalistik yang sah justru dihadapkan pada upaya kriminalisasi. Kebebasan pers harus dilindungi, bukan dibungkam melalui tekanan hukum,” katanya.
Yogi berharap Polda Sulut dapat menjadi institusi yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin kemerdekaan pers di Sulawesi Utara.
“Pers dan kepolisian sama-sama memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi kemerdekaan pers yang dijamin undang-undang juga wajib dihormati,” pungkasnya.
(Denny.D)
