Jakarta, paradigmanasional.id – Organisasi Kawal Gibran Bersama (KGB) menyampaikan bahwa lebih dari 1.000 peserta Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) Tahun 2025 telah mengadukan dugaan kejanggalan proses seleksi kepada KGB. Para peserta berasal dari wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur serta dari Kabupaten Bogor.
Aduan tersebut diterima langsung oleh Ketua Umum KGB, Roman Sibuea, bersama jajaran pengurus. Sebagian besar laporan menyebutkan adanya perubahan status kelulusan secara mendadak terhadap peserta yang sebelumnya telah melewati beberapa tahap penting, termasuk administrasi, verifikasi berkas, hingga wawancara, namun kemudian dinyatakan tidak lulus tanpa penjelasan yang konsisten. Dalam pernyataannya, Ketua Umum KGB, Roman Sibuea, menegaskan bahwa rangkaian kejanggalan tersebut menuntut perhatian serius dari Kemnaker. Ia menyampaikan bahwa KGB tidak bertujuan menuding, namun meminta klarifikasi resmi guna menjaga kredibilitas program.
“Kami melihat banyak ketidaksesuaian dalam proses seleksi. Penjelasan yang diberikan kepada peserta tidak konsisten dan sebagian tidak relevan dengan kenyataan di lapangan. Hal seperti ini menimbulkan pertanyaan publik yang wajar,” ujar Roman.
Roman menambahkan bahwa KGB memegang seluruh data dari para peserta, termasuk dokumen lengkap, bukti tahapan seleksi, serta data sanggahan untuk menanggapi balasan resmi Kemnaker. Ia memastikan bahwa semua data tersebut telah dikumpulkan, diverifikasi, dan siap ditunjukkan apabila diperlukan oleh pihak berwenang.
“Kami memiliki seluruh data peserta, termasuk sanggahan mereka terhadap balasan Kemnaker. Jika dibutuhkan untuk kepentingan transparansi, kami siap membuka data tersebut,” tegas Roman dengan sikap kooperatif dan diplomatis.
Menurut Roman, pola kejanggalan yang berulang menimbulkan dugaan kuat di kalangan peserta bahwa terdapat potensi penyimpangan atau pengelolaan data yang tidak akurat dalam proses seleksi. Ia menegaskan bahwa KGB mencium gelagat adanya indikasi yang perlu diklarifikasi secara terang oleh Kemnaker untuk menghindari berkembangnya persepsi negatif publik.
Salah satu peserta dari Kabupaten Bogor, Jamal, turut menyampaikan pengalamannya. Ia dinyatakan tidak lolos karena dianggap menggunakan “format surat pernyataan lama”, padahal dokumen tersebut ia unduh dari tautan resmi Bizhub Kemnaker 2025. Jamal menilai alasan tersebut tidak sejalan dengan pedoman resmi yang disampaikan kepada masyarakat.
Mengacu pada banyaknya aduan dan temuan awal, KGB meminta Menteri Ketenagakerjaan serta unit pelaksana TKMP 2025 untuk memberikan klarifikasi resmi terkait:
Dasar perubahan status kelulusan peserta, khususnya yang sudah mengikuti wawancara.
Kriteria penilaian seleksi yang digunakan pada seluruh tahapan.
Transparansi basis data dan kuota program TKMP 2025.
Penegakan prinsip tata kelola yang bersih, terbebas dari konflik kepentingan atau potensi penyimpangan.
Roman menegaskan bahwa permintaan klarifikasi ini dilakukan untuk menjamin integritas program pemerintah, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan bahwa masyarakat kurang mampu yang menjadi sasaran utama program tidak dirugikan.
“KGB bersikap kooperatif dan akan mengawal isu ini secara objektif. Kami berharap Kemnaker memberikan penjelasan terbuka agar semua pertanyaan masyarakat dapat terjawab dengan baik,” tutup Roman.
(Red)
