Surabaya, paradigmanasional.id – Masyarakat sampang pantang menyerah melakukan aksi terkait Proyek Pengembangan kawasan yang di kerjakan oleh PT Kharisma Bina Kontruksi disinyalir
tender pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada dan patut diduga ada kejanggalan.
Untuk itu masyarakat pantura sampang menuntut dilakukan tender ulang. Adapun tuntutannya adalah :
1. Mendesak BP2JK Jawa Timur agar segera melakukan tender ulang pengamanan Pantai di kabupaten sampang, karena penawarannya d bawah 80%.
2. PT Kharisma Bina Kontruksi adalah perusahaan yang mempunyai jejak digital kurang bagus dan diduga pemiliknya mantan narapidana suap proyek. Jadi kami selaku rakyat menolak PT Kharisma Bina Kontruksi jadi pemenang tender pengamanan pantai di kabupaten sampang yang berlokasi di Kecamatan Ketapang.
3. Jika PT Kharisma Bina Kontruksi tetap dipaksakan jadi pemenangnya, maka rakyat akan menolak saa proses pekerjaan karena penawarannya tidak akan bermutu alias cepat rusak dan tidak bertahan lama.
Puluhan masyarakat dari wilayah Pantura Kabupaten Sampang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Timur di Jalan Bukit Darmo Raya Surabaya, Senin (8/7/2023).
Massa menuntut agar BP2JK Jatim melakukan tender ulang proyek pembangunan pengamanan pantai yang akan berlokasi di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Alasannya, karena perusahaan pemenang lelang yaitu PT Kharisma Bina Konstruksi mempunyai track record kurang baik dalam mengerjakan proyek pembangunan. Selain itu harga penawaran yang diajukan dinilai tidak wajar karena dibawah 80 persen.
Kami jauh-jauh dari Sampang ke sini hanya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Sampang dan meminta agar BP2JK Wilayah Jatim membatalkan hasil lelang proyek pembangunan pengamanan pantai di Sampang karena penawarannya dibawa 80 persen, data yang kami dapat PT Kharisma Bina Konstruksi yang ditetapkan sebagai pemenang lelang mempunyai jejak digital kurang bagus dan diduga pemiliknya merupakan mantan narapidana atas kasus suap proyek di Sidoarjo. Jadi kami selaku masyarakat Pantura Sampang menolak hasil lelang dan sekaligus meminta agar dilakukan tender ulang apabila perusahaan asal Mojokerto itu tetap dipaksakan jadi pemenang, maka kami bersama rakyat akan menolak saat proses pengerjaan proyek dilakukan,” kata Korlap aksi Faris Reza Malik.
Dikatakan, lokasi proyek pembangunan pengamanan pantai ini masuk di area perkampungan. Hal ini perlu menjadi perhatian serius oleh BP2JK Wilayah Jatim maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.
“BP2JK Jatim jangan hanya mengendepankan aspek penawaran terendah. Akan tetapi, track record perusahaan dan kualitas pengerjaan proyek juga perlu menjadi pertimbangan,” pintanya.
Sekedar informasi, lelang proyek pengamanan pantai di Sampang ini diikuti sebanyak 93 perusahaan. Tapi dari jumlah tersebut, hanya 7 perusahaan yang melakukan penawaran harga. Ketujuh perusahaan tersebut yaitu (1) PT Kharisma bina kontruksi menawar Rp 36.399.995.586, (2) PT Diatasa jaya mandiri Rp 36.399.995.600, (3) PT Bangun konstruksi persada Rp 36.399.995.600, (4) PT Permata anugerah yalapersada menawar Rp 37.950.000.000, (5) PT Indopenta bumi permai Rp 38.670.000.000, (6) PT Ganesha jaya Rp 40.131.877.389, (7) PT Jatiwangi dengan nilai penawaran Rp 41.320.614.154
Kepala BP2JK Jawa Timur, Agus Kurniawan mengatakan proyek pembangunan pengamanan pantai di Kecamatan Ketapang sudah melalui beberapa tahap, mulai dari administrasi hingga evaluasi sebelum akhirnya ditetapkan pemenang proyek.
“Siapapun pemenangnya tidak ada kaitannya dengan nepotisme atau kongkalikong,” dalih Agus.
Soal tuntutan massa aksi, lanjut Agus, pihaknya akan mempertimbangkan untuk kembali menggelar tender ulang jika menemukan kejanggalan dalam proses lelang proyek pembangunan pantai.
“Nanti kami cek, termasuk tuntutan dari teman-teman aktivis yang akan jadi bahan pertimbangan bagi kami,” tutup Agus.
Usai aksi di Kantor BP2JK massa kemudian berunjuk rasa ke kantor Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS), agar tidak mengeluarkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) perihal proyek pembangunan pengamanan pantai di Kecamatan Ketapang.
(Red/Muspn).
