Bulukumba, paradigmanasional.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bulukumba melakukan aksi unjuk rasa di tiga titik strategis, yaitu Pertigaan Lajae, Dinas Perhubungan, dan Kantor DPRD Bulukumba, Kamis (12/03/2026). Aksi ini menyoroti operasional bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang menimbulkan keresahan bagi sopir travel di wilayah Bulukumba.
Setelah aksi berlangsung, beredar foto kegiatan unjuk rasa di salah satu media online. Namun, menurut PMII Bulukumba, pemberitaan yang disertai foto tersebut bertolak belakang dengan isu yang sebenarnya diangkat dalam aksi. Penyebaran foto ini dianggap merugikan citra organisasi karena dapat menimbulkan kesalahpahaman.
Koordinator Lapangan PMII Bulukumba, AlMuhajirin, menilai penyebaran Poto yang tidak sesuai konteks tersebut mencederai marwah organisasi. Ia meminta agar pihak yang berwenang segera menindak oknum yang bertanggung jawab.
“Olehnya itu, Korlap menegaskan agar dua oknum tersebut secepatnya diproses oleh pihak yang berwenang dan secepatnya mengambil tindakan yang tegas agar oknum tersebut bertanggung jawab atas penyebaran berita yang tidak sesuai dengan gambar dan isi beritanya,” ujar Al Muhajirin.
Lebih lanjut, AlMuhajirin menambahkan bahwa dua oknum yang diduga terlibat telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Ia menekankan bahwa tindakan mereka merupakan bentuk sabotase terhadap aksi PMII karena framing berita dibuat di luar konteks dan tanpa sepengetahuan organisasi.
“Kami sudah melaporkan dua oknum tersebut ke pihak yang berwajib dan kami merasa tersinggung aksi kami disabotase dengan mengambil gambar dan membangun framing di luar tanpa sepengetahuan kami,” tegas Korlap.
Kasat Reskrim Polres Bulukumba, Iptu Muh. Ali, S.Sos., ketika dikonfirmasi Jumat, 13 Maret 2026, membenarkan adanya laporan dari PMII. Menurutnya, laporan tersebut baru diterima pada Kamis malam dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Tadi malam baru masuk laporannya dinda, nanti akan diklarifikasi ke semua pihak,” ujarnya.
Aksi PMII Bulukumba ini menegaskan komitmen organisasi untuk tetap menjalankan kegiatan kritis dan transparan, sekaligus menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian untuk memastikan pertanggungjawaban oknum yang diduga terlibat dalam penyebaran Poto.
(Jus)
