Sampang, paradigmanasional.id – Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) adalah program sertifikasi tanah gratis dari pemerintah melalui BPN, yang kini sering diintegrasikan dengan PTSL. Program ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat menengah ke bawah dalam mendapatkan legalitas tanah yang sah, dengan membebaskan biaya pengukuran dan penerbitan sertifikat yang ditanggung APBN.
Berikut adalah poin-poin penting mengenai Prona:
Tujuan: Mempercepat pendaftaran tanah nasional, membantu masyarakat kurang mampu, dan mengurangi sengketa tanah.
Salah satu warga berinisial J seperti yang pernah di naikkan oleh media paradigma nasional.id pada awal bulan februari-2026 hingga kini tidak menampakkan i’tikad baik guna menyerah sertifikat tanah milik keluarganya,
Awak media paradigma nasional mendatangi kediaman J dusun bratan desa panyepen kec,Jrengik kab Sampang provinsi jawatimur 28-02-2026 guna menanyakan sertifikat tanah atas nama Sukarni apa sudah di serahkan atau belum?.
Inisial J menjawab terkait sertifikat tanah milik keluarganya hingga hari ini mas belum saya terima,padahal saya sudah ikuti arahannya guna menghadapi paman oknum kades Ifa yaitu pamannya,namun tidak di temui oleh pamannya mantan kades Ifa,ucap J
Di tempat yang sama J juga menambahkan, saya jadi curiga mas kenapa sertifikat tanah yang seharusnya sah jadi milik saya kok terkesan sulit di berikan?, sedangkan administrasi PRONA (proyek nasional agraria) sudah saya lunasi di tahun 2009 semasa hosin kades definitif desa panyepen itu kala itu, sedang almarhum hosin ini adalah ayah kandung kepala desa panyepen bernama Ifa,jadi kan wajar mas kalau saya meminta kepada kades Ifa selaku pengganti ayah nya,tutur J
Awak media paradigmanasional.id mencoba menghubungi via selulernya di no 0813 34xx xxxx tidak di angkat serta harus di ketahui kepada instansi terkait menindaklanjuti hal ini khususnya BPN juga aparatur penegak hukum (APH),
(Red)
